Akuntansi Sektor Publik

BAB I

PENDAHULUAN

Akuntansi Sektor Publik

Pengertian

Akuntansi Sektor Publik adalah Akuntansi yang diterapkan pada entitas atau organisasi yang tidak mencari keuntungan. Contohnya pemerintahan, yayasan, partai politik, rumah sakit dan universitas.

            Bagian dari akuntansi sektor publik :

a.      Akuntansi Pemerintahan

Tahun 2000, laporan keuangan harus disusun atau dituntut secara transparan dan akuntanbilitas.

Akuntansi Pemerintahan, mengenali, mengukur dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Informasi ekonomi adalah laporan realisasi anggaran tidak sama dengan laba rugi.

            Akuntansi bisa didefinisikan secara tepat melalui tiga karakter :

1.      Mengidentifikasi, pengukuran dan pengomunikasian

2.      Entitas ekonomi (organisasi yang mempunyai hukum sendiri) perusahaan

3.      Pemakai yang berkepentingan (eksekutif, legislatif dan yudikatif)

a.       Pemerintah hanya Khusus untuk pemerintah

Yang menggunakannya dinas pendidikan dan dinas kesehatan

Bidang akuntansi di kelompokkan menjadi 3 bagian berdasarkan tujuan pemakainya :

1.      Akuntansi komersial (commercial accounting) digunakan oleh bisnis

2.      Akuntansi sektor publik digunakan pemerintah

3.      Akuntansi sosial ( social accounting ) digunakan oleh rumah ibadah

b.      Perbandingan Orang, Pemerintah dan Perusahaan

Bentuk orang itu akan menunjukkan bentuk dari akuntansinya, ciri khas akuntansi pemerintahan dan komersial harus dimulai dengan pemahaman atas karakteristik organisasi pemerintahan.

1.      Pendirian pembentukan, kegiatan organisasi bukan untuk mencari keuntungan, hanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

2.      Orang pemerintah dimiliki secara kolektif oleh rakyat atau tidak ada saham yang dimiliki individual

3.      Pihak yang memberikan sumber keuangan tidak bisa menuntut imbalan (baik barang maupun uang)

4.      Anggota atau masyarakat sadar atau tidak sadar dipaksa memberikan sesuatu kepada pemerintah untuk kepentingan bersama masyarakat. Contohnya  : pajak.

Persamaan :

1.      Sama sama menggunakan sumber daya baik, finansial, modal, maupun manusia. Keduanya saling berinteraksi

2.      Sama sama menghadapi sumber daya ekonomi yang terbatas untuk mencapai tujuannya (langkah)

3.      Punya pola manajemen yang sama yaitu perencanaan dan pengendaliannya.

4.      Ada hasil produk yang sama

-          Komersial (Pengangkutan : Intra)

-          Pemerintahan (Pengangkutan : Damri)

Perbedaan orang, pemerintahan dan komersial dari beberapa aspek :

No	Aspek	Akuntansi Pemerintahan	Akuntansi Komersial
1	Struktur Pemerintahan	Keberhasilan melindungi rakyat tidak di ukur dari laba	Fokus dalam usaha memaksimalkan laba
2	Sifat dari sumber daya	Tidak ada imbalan jasa	Ada imbalan jasa
3	Proses politik	Dipengaruhi oleh faktor politik (harus ada persetujuan dpr)	Tidak dipengaruhi faktor politik
4	Tujuan	Memberikan pelayanan	Mencari keuntungan
5	Penggunaan anggaran	Sebagai perencanaan	Perencanaan dan pengendalian
6	Sumber pengendalian	Pajak, retribusi (karena menikmati suatu layanan), penerimaan negara bukan pajak (laba dari BUMN), Pinjaman pemerintah bisa menjual surat berharga (surat surat hutang negara	Penjualan barang dan jasa, setoran pemilik
7	Penentuan harga B dan T	Untuk menutupi harga pokok barang dan jasa	Mencari laba

c.       Ciri khas, tujuan akuntansi pemerintahan

1.      Investasi pada aset tidak menghasilkan pendapatan

2.      Tidak ada pengungkapan laba

3.      Tidak ada pengungkapan kepemilikan

4.      Penggunaan akuntansi dana (dana yang dimiliki pemerintahan untuk pembangunan)

Tujuan pokok

1.         Pertanggungjawaban

2.         Manajerial

3.         Pengawasan

d.      Keuangan negara dan perkembangannya

Definisi keuangan negara:

1.      menurut Pasal 3 UU No.17 tahun 1965 : Segala kekayaan negara dalam bentuk apapun baik terpisah maupun tidak.

2.      Menurut UU No.17 tahun 2003 : semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, segala sesuatu baik berupa uang maupun barang dapat dijadikan milik negara.

Pendekatan untuk merumuskan keuangan negara

Objek, subjek, proses dan tujuan

Dalam terwujudnya Good Goverment penyelenggara negara, pengelola keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan UUD.

Asas Asas Pengendalian Keuangan Negara

1.        Akuntabilitas

2.        Profesionalitas

3.        Sesuai kebutuhan (proporsionalitas)

4.        Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara

5.        Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

Yang bertanggungjawab dalam keuangan negara

Presiden bersifat umum

1.      Manajemen keuangan

2.      Wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang terpisahkan

3.      Menteri pimpinan lembaga selaku penggunaan anggaran atau penggunaan barang kementrian negara atau lembaga yang dipimpinnya

Penetapan Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD

Anggaran = alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi, sebagai instrumen anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan ( peningkatan dari nilai tertentu ) dan stabilitas perekonomian (tidak bagus/berbahaya) serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara UU no 17 tahun 2003, pertanggung jawaban pelaksanaan APBN atau APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidaknya terdiri atas :

1.      Laporan Laba Rugi

2.      Neraca

3.      Laporan arus kas

4.      Catatan atas laporan keuangan

BAB II

ANGGARAN PEMERINTAH

Anggaran Pemerintah
a. Konsep Anggaran Pemerintah

Pengertian

Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan yang tidak terbatas. Bagi Organisasi bukan untuk sekedar perencanaan tetapi merupakan bentuk akuntanlitas (bentuk pertanggungjawaban) dana publik yang dipercayakan pada mereka.

Dalam ruang lingkup akuntansi :

1.      Anggaran sebagai alat perencanaan

Disebut sebagai alat perencanaan karena dengan adanya anggaran, orang tau dan paham apa yang harus dilakukan dan arah kebijakan yang akan dibuat.

2.      Anggaran sebagai alat pengendalian

Disebut sebagai alat pengendalian karena dengan adanya anggaran, organisasi dapat menghindari pengeluaran yang terlalu besar atau pun menghindari adanya biaya yang tidak semestinya (biaya tidak jelas dan dapat merugikan perusahaan).

3.      Anggaran sebagai alat kebijakan

Disebut sebagai alat kebijakan karena organisasi dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu.

Contoh : bila anggaran tidak tercapai, pemerintah akan membuat kebijakan baru

4.      Anggaran sebagai alat politik

Disebut sebagai alat politik karena kepala (pemerintah) harus berkomitmen menjalankan program program yang telah dijanjikan ( melalui anggaran )

5.      Anggaran sebagai alat koordinasi

Disebut sebagai alat koordinasi karena dengan adanya anggaran, organisasi pemerintah mengetahui apa yang akan mereka lakukan untuk melakukan visinya tersebut

6.      Anggaran sebagai penilaian kinerja

Disebut sebagai penilaian kinerja karena merupakan ukuran yang dapat dijadikan patokan apakah bagian atau unit kerja telah memenuhi target/tidak. Target terlaksananya aktivitas dan efisiensi.

7.      Anggaran sebagai alat motivasi
Disebut sebagai alat motivasi karena merupakan ukuran yang dapat dijadikan patokan bagi organisasi/perusahaan untuk mendapatkan tujuannya.

Siklus Anggaran

 

1.      Preparation (Persiapan)

a.       Biasanya disusun oleh pihak eksekutif (pemerintah). Contohnya : disusun setahun sebelum realisasi.

b.      Harus disusun sedemikian rupa agar dapat dilaksanakan pada periode yang ditentukan.

Langkah yang dilakukan :

a.       Langkah awal  (Peliminari step)

·         Langkah Pendahuluan

·         Ada arahan atau kebijakan yang disampaikan oleh kepala pemerintahan dalam menempuh anggaran periode berikutnya.

·         Menyangkut saldo

·         Menyangkut pendapatan, belanja, dan unit kerja menyampaikan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan.

·         Agar anggaran lebih realitas, dibutuhkan analisis atau pengkajian pengkajian yang lebih komprehensif (menyeluruh)

b.      Menyusun rencana anggaran (Preparing The Budgets)

·         Dikemukakan estimasi pendapatan.

Contohnya : dari pajak daerah, yaitu pajak yang murni dari daerah untuk daerah (pajak reklame, pajak hotel, retribusi dll)

·         Dikemukakan estimasi belanja

Yaitu biaya program ( belanja rutin dan tidak rutin )

Contoh :

Biaya rutin = Gaji PNS
Biaya Tidak Rutin = Biaya pembangunan

2.      Persetujuan Legislatif

a.       Harus disetujui sebagai wakil rakyat ( legislatif )

b.      Legislatif akan melakukan pertimbangan pertimbangan mengenai anggaran

c.       Punya hak menolak dan menerima susunan anggaran

d.      Anggaran disusun pertahun

3.      Pelaksanaan Anggaran

Untuk memperlancar ada langkah-langkah pengalokasian yaitu kehati-hatian dalam penggunaan dana.

4.      Pelaporan dan Audit

a.       Harus dilaporkan kepada masyarakat

b.      Pengauditan yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

b. Pendekatan Penyusunan Anggaran Pemerintah

Ada beberapa metode pendekatan :

1.      Pendekatan Tradisional

·         Disebut sebagai line object atau item of expenditure budgets karena pada awal perkembangannya, anggaran ditampilkan berdasarkan urutan pos belanja.

Contoh :

Anggaran polres damai
-     Belanja Gaji

-          Belanja Peralatan

-          Belanja Perjalanan

·         Terdapat dua ciri utama :

-          Berdasarkan pos-pos belanja

-          Menggunakan konsep inkrementalisme (jumlah anggaran tahun tertentu dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan kenaikan tingkat tertentu)

2.      Pendekatan Kinerja

·           Disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan di anggaran tradisional. Khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik

·           Pendekatan ini menggeser penekanan penganggaran dari sebelumnya yang sangat menekankan pos belanja pada kinerja terukur pada aktivitas dan program kerja.

·           Karakteristik adanya proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan unit organisasi tetapi tanpa meninggalkan rincian belanja.

Contohnya :

Anggaran polres damai

-          Pengamanan Lantas

o   Belanja gaji

o   Belanja peralatan

o   Belanja makanan

-          Diklat

-          Dst

3.      Pendekatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu

·         Dikembangkan untuk mengatasi kelemahan kinerja dan tradisional. Tradisional dirasa menitikberatkan kontrol belanja (-) dikinerja diharap mampu namun hanya memiliki kelemahan sendiri.

4.      Pendekatan Anggaran Berbasis Nol (Zero)

·         Bahwa setiap aktivitas atau program yang telah diadakan ditahun tahun sebelumnya tidak otomatis dapat dilanjutkan

·         Aktivitas harus dievaluasi setiap tahun

Proses anggaran berbasis nol (zero) adalah :

a.       Membagi tiap-tiap program dan kegiatan dalam unit-unit utusan (decision package)

b.      Dasar untuk pembagian adalah aktivitas secara fisik, jasa yang diberikan, subunit organisasi, alternatif yang dilakukan untuk mencapai tujuan

c.       Memilih cara terbaik untuk menyediakan jasa dengan berdasarkan analisis biaya manfaat atau analisis lain.

d.      Menentukan pilihan atas beberapa unit organisasi sehingga didapat keputusan tentang beberapa banyak jasa yang akan disediakan

Struktur anggaran pemerintah dapat disusun dengan dua pilihan :

a.       Struktur

b.      Klasifikasi         

-          Ekonomis

Disusun berdasarkan jenis belanja.

Meliputi :

o   Kompensasi untuk pegawai

o   Belanja barang dan jasa

o   Penggunaan aset tetap

o   Bunga

o   Subsidi

o   Hibah

o   Tunjangan sosial

o   Belanja lain-lain

-          Fungsional

Informasi berdasarkan tujuan dan fungsi yang dijalankan pemerintah.

Meliputi :

o   Pelayanan umum

o   Pertahanan

o   Ketertiban umum

o   Ekonomi

o   Lingkungan hidup

o   Perumahan dan fasilitas masyarakat

o   Kesehatan

o   Pariwisata agama dan budaya

o   Pendidikan

o   Jaminan sosial

c.       Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diketahui :

a.       Presiden wajib menyusun rencana APBN, kepada DPR

b.      Semua dituangkan dalam nota keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari RUU APBN yang disampaikan ke DPR

Ruang Lingkup APBN

Meliputi seluruh penerimaan dan pengeluaran yang ditampung dalam satu rekening bendaharawan umum negara dibank sentar (Bank Indonesia)

Format APBN

a.       T-Account
Kelemahan : Tidak memberikan informasi yang jelas mengenai pengendalian defisit serta kurang transparan (berlaku 1969/1970-1999/2000)

b.      I-Account

Berlaku pada tahun 2000

Tujuan Perubahan T-Account ke I-Account

a.       Meningkatkan transparansi

b.      Mempermudah analisis

c.       Mempermudah analisis komparasi (perbandingan) dengan negara lain

d.      Mempermudah perhitungan dana perimbangan yang lebih transparan yang didistribusikan oleh pemerintah ke pusat pemda mengikuti pelaksanaan UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah

Perbedaan T-Account dan I-Account
T-Account	I-Account
Penerimaan dan Pengeluaran dipisahkan	Penerimaan dan Pengeluaran tidak dipisahkan
Mengikuti anggaran yang berimbang dan dinamis	Menerapkan anggaran defisit atau surplus
Tidak jelas antara belanja pusat dan daerah	Pengeluaran APBN lebih terperinci

d.      Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki fungsi :

a.       Otorisasi

Perda tentang APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

b.      Perencanaan

APBD menjadi pedoman bagi manajemen untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan

c.       Pengawasan

APBD menjadi standart dalam penilaian penyelenggaraan

d.      Alokasi Distribusi

Harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja

e.       Stabilitasi

Tidak ada pengeluaran yang terlalu besar

Struktur APBD

a.       Pendapatan daerah

Semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali

        Pendapatan daerah terdiri atas PAD (Pendapatan Asli Daerah), dana perimbangan dan pendapatan lain daerah yang sah.

o   PAD

o   Dana Perimbangan, mencakup dana bagi hasil, DAO, dan DAK.

o   Pendapatan lain daerah yang sah

b.      Belanja daerah

Semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana.

Belanja daerah terdiri :

o   Belanja tidak langsung

o   Belanja Langsung

Struktur APBD

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Proses Penyusunan APBD

a.       Penyusunan kebijakan APBD

b.      Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara

c.       Penyiapan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA, SKPD

d.      Penyusunan rencana anggaran SKPD

e.       Penyiapan rencana peraturan daerah APBD

f.       Evaluasi rancangan peraturan daerah APBD

BAB III

PEMBENDAHARAAN NEGARA

Ruang Lingkup dan Pejabat Pembendaharaan Negara

a.      Pembendaharaan Negara

Pengelolaan dan Pertanggung jawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

APBN	APBD
Penerimaan daerah	Penerimaan daerah
Belanja Negara -Pemerintah Pusat -Pemerintah daerah	Pendapatan daerah - PAD - Dana Perimbangan DBH - DAU - DAK

Ketimpangan Fiskal

1.      Ketimpangan vertikal

Mengenai pusat dan daerah

2.      Ketimpangan horizontal
ketidakmampuan daerah dalam mendanai aktivitas karena kurangnya pemasukan daerah itu sendiri

DBH

1.      PBB (Pajak bumi dan bangunan)

2.      BPHTB (Biaya perolehan atas tanah dan bangunan)

3.      Pajak Penghasilan terdiri dari perorangan dan badan usaha

4.      SDA (Sumber daya alam)

-          Kehutanan

-          Pertambangan umum

-          Perikanan

-          Minyak bumi

-          Gas bumi

-          Panas bumi

5.      DAU (Dana Alokasi Umum)

Bahwa artinya terdapat celah fiskal selisih antara celah fiskal dengan kebutuhan fiskal.

6.      Alokasi dasar (Jumlah Gaji PNS)

7.      Dana alokasi khusus (DAK)

Diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan yang sifatnya khusus (tanggung jawab daerah atau program nasional)

Pembendaharaan negara meliputi :

1.      Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara

2.      Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah

3.      Pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran negara

4.      Pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran daerah

5.      Pengelolaan kas

6.      Pengelolaan piutang dan hutang negara/ daerah

7.      Pengelolaan investasi dan barang milik negara atau daerah

8.      Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara dan daerah

9.      Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbn atau apbd

10.  Penyelesaian keuangan negara dan daerah

11.  Pengelolaaan badan layanan umum

12.  Perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan apbn dan apbd

Dalam rangka pembendaharaan negara, undang undang no.1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara telah menjelaskan beberapa pihak yang ditunjuk sebagai pejabat perbendaharaan baik ditingkat pusat dan daerah.

Pelaksanaan APBN

1.      Dokumen pelaksanaan anggaran

2.      Pengajuan surat permintaan pembayaran

3.      Penerbitan surat perintah pembayaran

4.      Penerbitan surat perintah pencairan dana oleh KPPN

5.      Jenis Pembayaran

Berdasarkan pasal 7 ayat 2 butir B UU No.1 tahun 2004 tentang pembendarahaan negara, menteri keuangan berwenang mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.

Kewenangan tersebut di laksanakan oleh :

-          Direktur jenderal pembendaharaan a.n Menteri keuangan dengan menerbitkan surat pengesahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

1.      Penerbitan SP DIPA

Oleh kanwil djpb didasarkan atas surat alokasi anggaran SRAA yang merupakan rincian alokasi anggaran untuk masing masing satuan kerja di daerah

SRAA

Dibuat berdasarkan KEPRES Rincian APBN dan data RKA – KL yang diterima dari DJAPK

DPA     =          Pelaksanaan anggaran oleh SKPD

-          Sasaran yang hendak dicapai

-          Program dan kegiatan

-          Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut

-          Rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD

2.      Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD sebagai pengguna anggaran rancangan DPA berisi sasaran yang hendak dicapai, program kegiatan, anggaran yang disediakan, untuk mencapai sasaran tersebut. Rencana penarikan dana setiap skpd, serta pendapatan yang diperiksa.

3.      Surat Penyediaan Dana

Digunakan untuk manajemen kas

4.      Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

-          Penggunaan anggaran (yang menggunakan anggaran tersebut)

-          Menyangkut pajak

-          Menyangkut uang persediaan (uang yang berhubungan dengan unit kerja)

-          SPP GU (Surat permintaan pembayaran ganti uang) untuk mengisi kembali kas kecil untuk operasional

-          SPP TU (Surat permintaan pembayaran tambahan uang) digunakan untuk menambah saldo

-          SPP LS (Surat permintaan pembayaran langsung) dibayar langsung ke pihak ketiga

 

5.      Surat Perintah Membayar

-            Dikeluarkan pengguna anggaran

-            Dibedakan menjadi

-          UP

-          GU

-          TU

-          LS

-          Pejabat > KPPN

6.      Surat Perintah Pencairan Dana

-          Digunakan untuk mencairkan  dana kebank yang dituju

-          Tidak melebihi PABU

-          Bisa dicairkan bila dilengkapi dokumen terkait

7.      Pelaksanaan Belanja

Dilaksanakan bendahara : orang yang bertanggung jawab

8.      Surat Pertanggungjawaban Anggaran

-          Buku kas umum pengeluaran

-          Ringkasan pengeluaran

BAB IV

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Prinsip akuntansi berlaku umum digunakan untuk pengacu dalam praktik akuntansi. Berlaku umum mempunyai makna bahwa laporang keuangan suatu perusahaan bisa dimengerti oleh siapapun dengan latar belakang apapun.

Pernyataan SAK (PSAK) no.1 paragraf 9 dan 10 menyatatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat berdasarkan standar akuntansi tetap bisa memenuhi kebutuhan semua pengguna yang meliputi :

-          Investor Potensial

-          Karyawan

-          Pemberi pinjaman

-          Pemasok

-          Kreditor lainnya

-          Pemerintah

-          Lembaga lainnya

PABU mencakup :

-          Konvensi

-          Aturan

-          Prosedur

Bentuk dari PABU mencakup konvensi, aturan dan prosedur yang diperlukan untuk merumuskan praktik akuntansi yang berlaku umum pada waktu tertentu.

            Aturan dan konsep awalnya dikembangkan dari praktek :

1.      Metode tersebut benar-benar digunakan dalam kasus yang jumlah nya cukup signifikan

2.      Metode tersebut mendapat dukungan yang diberikan melalui pernyataan-pernyataan dari lingkungan akuntansi profesional

3.      Metode tersebut mendapat dukungan secara tertulis dari sejumlah pengajar dan pemikir akuntansi

Pabu mengacu pada sumber :

1.      PSAK
Prinsip yang ditetapkan dan dinyatakan berlaku oleh badan-badan standar IAI

2.      Pernyataan dari Badan yang terdiri atas pelaporan keuangan yang mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum publik dengan tujuan menetapkan prinsip akuntansi yang ada dan berlaku umum

3.      Pernyataan dari badan, yang terdiri atas pakar pelaporan keuangan, yang mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum publik dengan tujuan menginterprestasikan/menetapkan prinsip akuntansi berlaku umum

4.      Praktik dari pernyataan resmi yang secara luas diakui sebagai berlaku umum  karena mencerminkan praktik yang lazim dalam industri tertentu.

1.                  Standart Internasional ASP

            Federasi Akuntan Internasional ( International federation of accountants/ IFAC) membentuk suatu komite khusus yang bertugas menyusun standar akuntansi sektor publik. Komite tersebut diberi nama Public Sector Committe yang bertugas menyusun sebuah standar akuntansi bagi organisasi sektor publik yang berlaku secara internasional. Yang kemudian disebut Standart Internasional Akuntansi Sektor Publik (International Public Sector Accounting Standart/ IPSAS)

            IPSAS meliputi serangkaian standart yang dikembangkan untuk basis akrual, namun juga terdapat bagian ipsas yang terpisah guna merinci kebutuhan untuk basis kas/cash basis.

            IPSAS mencakup seluruh organisasi sektor publik, termasuk juga lembaga pemerintahan, pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten maupun lainnya.

2.                  Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

1)      Tujuan kerangka konseptual

merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi :

a.       Penyusunan SAP dalam menjalankan tugasnya

b.      Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standart kerja

c.       Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai SAP

d.      Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai SAP

Hal hal yang dibahas :

a.       Lingkungan akuntansi pemerintahan

b.      Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna

c.       Entitas pelaporan

d.      Peranan dan tujuan laporan keuangan serta dasar hukum

e.       Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip serta kendala informasi akuntansi

f.       Definisi pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan

Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan mengikuti :

a.       Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan

- bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan

- sistem Pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah

- adanya pengaruh proses politik

- hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah

b.      Ciri keuangan pemerintahan yang penting bagi pengendalian

-       Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, alat dan pengendalian

-       Interprestasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan

-       Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian

2)      Entitas pelaporan dan penggunaan laporan keuangan

Unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas yang menurut ketentuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri atas :

a.       Pemerintah pusat

b.      Pemerintah daerah

c.       Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/ daerah

d.      Organisasi lainnya

Penggunaan laporan keuangan :

a.       Masyarakat

b.      Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemerintah

c.       Pihak pemberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman

d.      Pemerintah

3)      Pelayanan dan tujuan laporan keuangan

Peranan :

a.       Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan

b.      Digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan

c.       Menilai kondisi keuangan

d.      Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi satu entitas laporan keuangan

e.       Membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Tujuan laporan keuangan :

a.         Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran

b.         Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan

c.         Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil hail yang telah dicapai

d.         Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya.

3.      Standar Akuntansi Pemerintahan

Diawali dengan pembentukan kompartemen akuntan sektor publik di IAI pada tanggal 8 mei 2000 yang salah satu programnya adalah standar akuntansi keunagan untuk berbagai unit kerja pemerintah.

Dari proses tersebut dihasilkan exposure draft standart akuntansi sektor publik yang dikeluarkan oleh dewan SAK SP / IAI

Ada enam Exposure Draft :

a.       Penyajian laporan keuangan

b.      Laporan arus kas

c.       Koreksi surflus defisit kesalahan fundamental dan perubahan kebijakan akuntansi

d.      Dampak perubahan nilai tukar mata uang luar negeri

e.       Kos pinjaman

f.       Laporan keuangan konsolidasi dan entitas pengendalian

Menteri keuangan RI telah menetapkan keputusan menteri keuangan RI no. 308/ kmk.012/2002 Tanggal 12 juni 2002 tentang komite standart akuntansi pemerintah pusat dan daerah.

Dalam menyusun SAP :

1.      Interfeder of accountant

2.      Interacc standart committe

3.      Inter modenetary found

4.      IAI

5.      Financial ACC Standart