Audit = Audit Terhadap Siklus Pendanaan

Kelompok II :

- Kiki Mailan Riski     (13402428)

- Eliza Arshandy         (13402295)

- Silvia                         (13402388)

- Peliani Gulo              (13402261)

- Hendra Dharma       (11401609)

S1 Akuntansi - A (Sore)

AUDIT TERHADAP SIKLUS PENDANAAN

1.        Siklus Pendanaan

a.        Pengertian

Siklus pendanaan adalah siklus transaksi yang berhubungan dengan kegiatan pendanaan, baik dalam bentuk utang jangka pajang maupun dalam bentuk penerbitan saham.

b.      Transaksi dan akun

Transaksi siklus pendanaan mencakup:

1)        Transaksi utang jangka panjang ke bank atau lembaga keuangan lain, serta penggunaan aset tetap sebagai jaminan utang.

2)        Transaksi angsuran periodik dan pembayaran bunga utang jangka panjang.

3)        Transaksi penyesuaian beban/utang bunga pada akhir periode akuntansi.

4)        Transaksi pelunasan utang jangka panjang.

5)        Transaksi utang leasing.

6)        Transaksi angsuran periodik utang leasing.

7)        Transaksi penyesuaian beban/utang bunga atas utang leasing pada akhir periode akuntansi.

8)        Transaksi utang obligasi, dijual dengan premium atau dengan diskonto.

9)        Transaksi pembayaran bunga obligasi dan amortisasi premium atau diskonto obligasi.

10)    Transaksi penyesuaian beban/utang bunga obligasi pada akhir periode akuntansi.

11)    Transaksi pelunasan utang obligasi.

12)    Transaksi penjualan saham preferen dan saham biasa SECARA TUNAI, dengan diskonto (disagio saham) atau dengan premium (agio saham).

13)    Transaksi penjualan saham biasa SECARA ANGSURAN (Subscription Stock).

14)    Transaksi penarikan kembali saham sebagai SAHAM TREASURY, baik dicatat dengan metode kos maupun dengan metode nilai nominal.

15)    Transaksi penjualan kembali saham treasury.

c.         Akun-akun dalam siklus pendanaan:

Akun-akun dalam siklus pendanaan dapat dilihat di ilustrasi 4.1., yaitu akun-akun dengan saldo xxxx:

Ilustrasi 7.1.

Laporan Posisi Keuangan

Aset Lancar		Utang Lancar
·       Piutang Pesanan Saham	xxxx	·           Utang Bunga	xxxx
Investasi Jangka Panjang		·           Utang Dividen	xxxx
Aset Tetap		Utang Jangka Panjang
Aset Tidak Berwujud		·           Utang Janka Panjang - Bank	xxxx
Aset Lain-lain		·           Utang Leasing	xxxx
		·           Utang Obligasi	xxxx
		·           Premium/Diskonto Utang Obligasi	xxxx
		Modal Saham
		·           Modal Saham Dipesan	xxxx
		·           Modal Saham Preferen	xxxx
		·           Agio Saham Preferen	xxxx
		·           Modal Saham Biasa	xxxx
		·           Agio Saham Biasa	xxxx
		·           Saham Treasury	xxxx
		·           Agio Saham Treasury	xxxx
		·           Laba Yang Ditahan	xxxx

Laporan Laba Rugi

          Beban Bunga (Utang Jangka Panjang)...............................................          xxxx

2.        Tujuan Audit Siklus Pendanaan

Tujuan audit siklus pendanaan  adalah menguji kebenaran dan kewajaran asersi manajemen tentang transaksi pendanaan. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen dalam bentuk saldo akun dalam laporan keuangan. Kriteria kebenaran dan kewajaran asersi pendanaan adalah:

1.            Asersi sesuai dengan bukti pendukung, yaitu bukti transaksi dan bukti pembukuan tentang transaksi pendanaan.

2.            Asersi sesuai dengan fakta transaksi pendanaan, dalam arti asersi sesuai dengan kenyataan dan kondisi objektif transaksi pendanaan, tanpa ada rekayasa atau penyembunyian fakta.

3.            Asersi diungkapkan secara penuh (fully  disclose), yaitu dijelaskan secara penuh dalam hal saldo akun dipandang memerlukan penjelasan tambahan agar tidak menyesatkan pengguna informasi.

4.            Asersi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan berbagai ketentuan yang berlaku.

Untuk menjamin efektifitas pencapaian tujuan audit, dalam melaksanakan tugas audit auditor perlu menggunakan rerangka kerja yang baik, misalnya menggunakan rerangka kerja (framework) yang dikembangkan oleh PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board), yang terdiri dari:

1.            Eskistensi atau terjadinya, yaitu memastikan bahwa seluruh saldo akun transaksi pendanaan per tanggal neraca adalah benar-benar ada, dan transaksi yang mempengaruhi saldo akun adalah benar-benar terjadi serta didukung dengan bukti-bukti yang valid. Pengujian bisa dilakukan melalui prosedur vouching secara sampling dari bukti pembukuan ke bukti transaksi, serta melakukan prosedur inspeksi atau pemeriksaan terhadap validitas bukti-bukti transaksi yang mendukungnya.

2.            Kelengkapan, yaitu memastikan bahwa seluruh transaksi yang mempengaruhi akun-akun pendanaan dilaporkan secara lengkap, misalnya dengan melakukan tracing secara sampling dari bukti transaksi ke bukti pembukuan.

3.            Hak dan Kewajiban, yaitu memastikan bahwa seluruh saldo akun yang berhubungan dengan transaksi pendanaan adalah benar-benar kewajiban perusahaan per tanggal neraca, misalnya dengan cara melakukan pengujian terhadap ketepatan pisah batas (cut-off) pencatatan transaksi.

4.            Penilaiaan atau alokasi, yaitu memastikan bahwa saldo akun yang berhubungan dengan transaksi pendanaan diukur dan diklasifikasi dengan tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, misalnya dengan cara menguji ketepatan perhitungan nilai transaksi serta menguji ketepatan pendebitan dan pengkreditan transaksi.

5.            Penyajian dan pengungkapan, yaitu memastikan bahwa seluruh saldo akun transaksi pendanaan disajikan dan diungkap secara penuh sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, misalnya dengan cara memeriksa ketepatan penyajian utang jangka panjang serta beban bunga atas utang jangka panjang, memeriksa kecukupan pengungkapan atas berbagai ketentuan tentang utang jangka panjang, serta pengungkapan atas aset-aset yang terikat dengan utang jangka panjang.

3.        Potensi Kesalahan

Sebagaimana audit pada siklus transaksi yang lain, audit siklus pendanaan diperlukan karena adanya potensi kesalahan pelaporan, baik kesalahan tersebut bersifat tidak disengaja (error) maupun bersifat disengaja (fraud/irregularity).

Potensi kesalahan dalam siklus pendanaan antara lain adalah:

1.            Kesalahan pelaporan saldo akun transaksi pendanaan (lihat akun akun pada ilustrasi 7.1.), misalnya karena kesalahan pisah batas transaksi atau sengaja tidak melaporkan utang jangka panjang secara lengkap karena pertimbangan tertentu.

2.            Uang hasil pendanaan tidak digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3.            Penyalahgunaan dana pelunasan pinjaman oleh oknum staf perusahaan.

4.            Kesalahan pencatatan pelunasan pinjaman, misalnya kesalahan klasifikasi unsur pelunasan pokok pinjaman dan pelunasan bunga pinjaman.

5.            Kesalahan pencatatan utang leasing karena kesalahan klasifikasi antara leasing operasional (operating lease) dan leasing pendanaan (financing lease).

6.            Kesalahan pencatatan penyesuaian utang bunga pada akhir periode akuntansi.

7.            Kesalahan pencatatan beban bunga, misalnya karena tidak memperhitungkan  amortisasi premium atau diskonto utang obligasi.

8.            Kesalahan pencatatan konversi utang obligasi dengan saham.

9.            Kesalahan pencatatan transaksi penjualan saham dengan pola pesanan (subscription stock), terutama pada saat pemesan saham gagal melunasi kekurangan pembayaran saham.

10.        Kesalahan pencatatan pengumuman dan pembayaran dividen, misalnya dalam kasus dividen saham atau dividen likuidasi.

11.        Kesalahan pencatatan saham treasury dan penjualan kembali saham treasury.

Tinggi rendahnya potensi kesalahan (potensi salah saji) dipengaruhi oleh kecukupan dan efektifitas SPI (Sistem Pengendalian Internal) pada masing-masing transaksi pendanaan. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan efektifitas serta efisiensi proses audit, standar audit mensyaratkan auditor untuk memahami serta menguji SPI pada masing-masing transaksi, misalnya dengan mengevaluasi SOP (Standar Operasional dan Prosedur) serta peralatan (teknologi) yang digunakan untuk mendukung ketepatan pencatatan transaksi, dan juga kompetensi serta integritas pelaksana transaksi.

4.        Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Sebagaimana audit untuk siklus transaksi yang lain, untuk menjamin efektifitas dan efisiensi proses audit, auditor perlu memahami dan menguji SPI untuk transaksi pendanaan, baik untuk transaksi utang jangka panjang maupun untuk transaksi saham.

Unsur-unsur SPI yang perlu difahami dan diuji mencakup unsur-unsur yang ada dalam framework SPI COSO  (Committee of Sponsoring Organizations), yaitu: (1) lingkungan pengendalian, (2) asesmen risiko, (3) aktivitas pengendalian, (4) sistem informasi dan komunikasi, dan (5) monitoring. Auditor perlu memahami keberadaan masing-masing unsur pengendalian tersebut melalui evaluasi bukti-bukti dokumenter serta kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan masing-masing jenis transaksi.

Secara ringkas, unsur-unsur SPI mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1.            Perencanaan, misalnya perencanaan atas pendanaan proyek pengembangan bisnis.

2.            Anggaran, misalnya anggaran atas pendanaan dan alokasi dana proyek pengembangan bisnis.

3.            Otorisasi, misalnya penetapan SOP (Standar Operasional dan Prosedur) untuk pendanaan, penggunaan dana, pertanggungjawaban penggunaan dana, dan evaluasi efektifitas penggunaan dana.

4.            Dokumen transaksi, adalah standar dokumen transaksi untuk transaksi pendanaan dan penggunaan dana.

5.            Dokumen pembukuan, adalah standar pencatatan dan pelaporan untuk pendanaan dan penggunaan dana.

6.            Teknologi informasi, adalah program aplikasi untuk proses dokumentasi, pengolahan data, dan pelaporan transaksi pendanaan dan penggunaan dana.

7.            Pengecekkan independen, adalah sistem untuk deteksi dini ketidaktepatan perenanaan, pelaksanaan, dan pelaporan aktifitas pendanaan.

8.            SDM yang kompeten, adalah dukungan SDM yang menguasai kompetensi untuk melaksanaan tugas-tugas menjadi tanggungjawabnya.

9.            Monitoring, adalah pemantauan terhadap kecukupan dan efektifitas desain SPI.

a.        Fungsi-fungsi Transaksi

Salah satu unsur SPI adalah pemisahan fungsi transaksi (segregation of duties), dengan tujuan: (1) meningkatkan efektifitas serta kualitas pelaksanaan kegiatan, (2) mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan tanggungjawab. Kebijakan pemisahan fungsi transaksi bisa berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Unsur pemanfaatan TI bisa menjadi salah satu penyebab perbedaan, misalnya dengan TI beberapa fungsi bisa disatukan karena pelaksanaan pengendalian dilakukan melalui TI.

Secara umum, fungsi-fungsi yang perlu dipisah adalah (1) fungsi otorisasi, (2) fungsi pembukuan, (3) fungsi penyimpanan.  

Fungsi-fungsi transaksi dalam siklus pendanaan mencakup:

1.            Fungsi otorisasi utang jangka panjang, utang obligasi, dan modal saham.

2.            Fungsi pelaksana teknis pendanaan, mencakup: utang jangka panjang, penerbitan utang obligasi, penerbitan saham, pelunasan obligasi, dan penarikan kembali saham.

3.            Fungsi penerimaan kas atas hasil pendanaan serta fungsi pengeluaran kas untuk biaya pendanaan dan pelunasan pendanaan.

4.            Fungsi pembukuan transaksi pendanaan.

b.        Bukti-bukti transaksi:

Bukti-bukti transaksi dapat berupa bukti manual atau bukti elektronik, yang mencakup:

1.               Dokumen rencana pendanaan.

2.               Dokumen anggaran penerimaan dan penggunaan hasil pendanaan.

3.               Memo otorisasi pendanaan: otorisasi utang jangka panjang, otorisasi penerbitan utang obligasi, dan otorisasi penerbitan modal saham.

4.               Dokumen penjaminan pendanaan.

5.               Bukti penerimaan kas atas hasil pendanaan.

6.               Dokumen keputusan penarikan kembali saham dan penjualan kembali saham yang telah ditarik (saham treasury).

7.               Memo otorisasi penarikan kembali saham.

8.               Bukti pengeluaran kas untuk biaya pendanaan (bunga dan dividen), pelunasan utang jangka panjang, pelunasan utang obligasi, dan penarikan kembali saham.

9.               Memo penyesuaian beban bunga pada akhir periode akuntansi.

c.              Dokumen Pembukuan

Dokumen pembukuan dapat berupa dokumen manual dan dapat berupa dokumen elektronik.

1.            Jurnal penerimaan kas (untuk penerimaan kas atas hasil pendanaan)

2.            Jurnal pengeluran kas (untuk pengeluaran kas yang berhubungan dengan pendanaan)

3.            Jurnal umum (untuk penyesuaian bunga dan pengumuman dividen)

4.            Buku pembantu untuk masing-masing kategori akun pendanaan.

5.            Buku besar (ringkasan buku pembantu).

6.            Laporan periodik status akun pendanaan.

d.        Pemahaman dan Pengujian SPI

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses audit, auditor perlu memahami dan menguji SPI untuk masing-masing objek audit. Hasil pemahaman dan pengujian SPI harus didokumentasikan secara sistematis dan lengkap, baik dalam bentuk narasi, daftar pertanyaan, maupun dalam bentuk bagan alir. Pengujian SPI diperlukan karena antara standar SPI dengan pelaksanaan SPI bisa terjadi perbedaan. Tujuan pehaman dan pengujian SPI adalah untuk membuat asesmen tingkat potensi kesalahan, baik yang bersifat tidak disengaja (error) maupun yang bersifat disengaja (erregularity). Asesmen tingkat potensi salah saji digunakan untuk menentukan sifat, saat, dan luas pengujian substantif.

5.             Materialitas Salah Saji

Materialitas salah saji adalah ukuran tentang materialitas temuan kesalahan dalam audit asersi manajemen. Suatu kesalahan dikatakan material jika kesalahan tersebut mengganggu keyakinan auditor tentang kewajaran asersi manajemen yang sedang diaudit, atau diprakirakan akan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengguna laporan keuangan.

Hasil asesmen kualitas SPI serta potensi salah saji digunakan sebagai dasar penentuan materialitas salah saji, sehingga ukuran materialitas salah saji bisa berbeda antara satu asersi dengan asersi yang lain, dan juga antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain.

Ukuran materialitas salah saji ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional auditor, dengan mengacu pada hasil pemahaman dan pengujian SPI untuk asersi manajemen yang diaudit. Pertimbangan profesional adalah pertimbangan yang didasarkan pada keluasan pengalaman, tingkat pelatihan, dan pendidikan auditor. Pertimbangan profesional tidak bisa diajarkan, tetapi harus dikembangkan sendiri oleh masing-masing auditor.

Sikap Auditor Terhadap Temuan Salah Saji

1.               Jika temuan kesalahan dipandang tidak material, auditor membuat usulan jurnal penyesuaian atau usulan tambahan pengungkapan, tergantung pada bentuk kesalahannya, dan asersi yang diaudit dianggap wajar.

2.               Jika temuan kesalahan dipandang material, auditor melakukan pengujian tambahan untuk meyakinkan kewajaran asersi yang diaudit. Jika dari hasil pengujian tambahan tetap tidak diperoleh keyakinan tentang kewajaran asersi yang diaudit, maka asersi yang diaudit dikecualikan dari pendapat auditor.

6.        Pengujian Substantif

Pengujian subtantif adalah pengujian atas kewajaran asersi manajemen dalam laporan keuangan. Sifat, saat, dan luas pengujian substantif tergantung pada potensi salah saji asersi, berdasarkan hasil pemahaman dan pengujian SPI yang telah dibahas pada topik sebelumnya.

Sistematika Prosedur Pengujian Subtantif

1.            Prosedur awal

2.            Prosedur pengujian analitis

3.            Prosedur pengujian transaksi

4.            Prosedur pengujian saldo akun

5.            Prosedur pengujian estimasi akuntansi

6.            Prosedur pengujian penyajian dan pengungkapan

Pelaksanaan audit pada masing-masing prosedur tersebut di atas kurang lebih adalah sebagai berikut:

1.            Prosedur awal, adalah prosedur persiapan pengujian substantif, mencakup serangkaian prosedur sebagai berikut:

a.          Memahami industri dan bisnis, untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang karakteristik transaksi pendanaan, volume transaksi pendanaan, serta risiko transaksi pendanaan, pada level industri dan pada level perusahaan yang sedang diaudit. Pemahaman industri dan bisnis bisa diperoleh melalui pengalaman  audit auditor, atau melalui sumber-sumber lain yang terpercaya.

b.         Meminta bukti-bukti transaksi dan bukti-bukti pembukuan yang berhubungan dengan transaksi siklus pendanaan.

c.               Mencocokkan saldo alwal akun-akun riil pendanaan (akun-akun yang dilaporkan dalam neraca) dengan saldo per audit tahun sebelumnya.

d.         Melalukan reviu terhadap mutasi akun-akun pendanaan yang bersifat tidak lazim, baik dari sisi jumlah maupun sumber transaksi.

e.              Membuat catatan tentang mutasi-mutasi yang bersifat tidak lazim untuk dijadikan sebagai fokus audit pada tahap pengujian berikutnya.

f.                  Meneliti ketepatan perkalian dan penjumlahan yang dilakukan secara manual, yang berpotensi terjadi kesalahan.

2.            Prosedur pengujian analitis

1)        Prosedur analitis ditujukan untuk menguji kewajaran saldo akun transaksi pendanaan (utang jangka panjang, utang obligasi, saham, dan berbagai biaya yang menyertainya). Asersi manajemen yang diuji mencakup asersi eksistensi dan asersi kelengkapan. Jika saldo akun tidak ada atau tidak lengkap, maka saldo akun secara umum akan menyimpang dari angka pembanding secara signifikan.

2)        Prosedur analitis dilakukan dengan cara membandingkan saldo akun-akun siklus pendanaan dengan angka pembanding, misalnya angka rata-rata industri, angka anggaran, angka periode sebelumnya, serta angka-angka lain yang relevan dengan perubahan saldo akun pendanaan, misalnya kenaikan atau penurunan beban bunga pinjaman dengan kenaikan atau penurunan saldo utang jangka panjang, dan seterusnya.

3)        Jika saldo akun setara dengan angka pembanding yang relevan serta sebanding, dapat dibuat kesimpulan sementara bahwa saldo akun adalah benar atau wajar, serta ada dan lengkap. Jika kesimpulan auditor dari hasil pengujian analitis ternyata salah, sepanjang prosedur analitis telah dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian professional, maka kesalahan tersebut dinamakan dengan risiko analitis.

3.            Prosedur pengujian transaksi

1)      Prosedur pengujian transaksi ditujukan menguji kesesuaian asersi transaksi pendanaan dengan bukti pendukungnya, ketepatan pembukuan transaksi pendanaan, dan juga kelengkapan pelaporan transaksi pendanaan. Asersi yang diuji mencakup terjadinya transaksi, kelengkapan pelaporan, serta hak dan kewajiban.

2)      Prosedur pengujian transaksi mencakup:

1.        Tracing dari bukti transaksi ke bukti pembukuan secara sampling, baik untuk debit akun maupun kredit akun.

2.        Vouching dari bukti pembukuan ke bukti transaksi secara sampling, baik untuk debit akun maupun kredit akun.

3.        Pengujian pisah batas (cut-off) transaksi secara sampling, terutama untuk beban bunga pinjaman serta pengumuman dan pembagian dividen, untuk memastikan ketepatan tanggal atau periode pengakuan transaksi, atau ketepatan pengakuan hak atau kewajiban atas transaksi. Perlu disadari bahwa pencatatan transaksi selalu berhubungan dengan pengakuan atas hak dan kewajiban, yaitu hak atas aset dan pendapatan serta kewajiban atas utang dan beban,

4.        Inspeksi terhadap bukti transaksi, untuk menguji eksistensi serta validitas transaksi, mengingat terdapat kemungkinan bukti yang ada adalah tidak valid, misalnya adanya bukti palsu atau bukti asli tapi dipalsukan.

5.        Pemeriksaan terhadap ketepatan perhitungan beban bunga, amortisasi premium/diskonto utang obligasi.

4.            Prosedur pengujian saldo akun

Prosedur pengujian saldo akun ditujuan untuk menguji eksistensi saldo akun. Pengujian dilakukan dengan cara:

1)             Mengkonfirmasi transaksi pendanaan dengan para pihak pemberi dana.

2)             Melakukan inspeksi terhadap dokumen-dokumen kontrak pendanaan, misalnya dokumen kontrak utang dengan bank, dokumen penerbitan surat utang obligasi, dokumen penerbitan saham, serta dokumen-dokumen lain yang relevan.

3)             Prosedur pengujian estimasi akuntansi

Prosedur pengujian estimasi akuntansi ditujukan untuk menguji ketepatan perhitungan, pengukuran, dan pelaporan berbagai transaksi yang berhubungan dengan transaksi pendanaan, misalnya:

1)             Ketepatan perhitungan dan pengakuan beban bunga serta utang bunga.

2)             Ketepatan penentuan kriteria leasing oprasional dan leasing pendanaan.

3)             Ketepatan pelaporan nilai buku utang jangka panjang, misalnya nilai buku utang bank dan utang obligasi.

5.            Prosedur pengujian penyajian dan pengungkapan

Prosedur pengujian penyajian dan pengungkapan, ditujukan untuk menguji ketepatan pelaporan utang jangka panjang dan kecukupan pengungkapannya, misanya:

1)      Menguji ketepatan klasifikasi utang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo, yang harus dilaporkan sebagai bagian dari pos utang lancar.

2)      Mereview kecukupan pengungkapan atas aset-aset yang digunakan sebagai jaminan utang jangka panjang.

3)      Mereview kecukupan pengungkapan muatan kontrak-kontrak pendanaan yang menjadi tanggungjawab manajemen, yang jika tidak dipenuhi dengan baik akan membawa konsekuensi hukum yang tidak ringan.

Pola Pengujian Transaksi dalam siklus Pembelanjaan

Materialitas resiko dan strategi audit terhadap siklus pendanaan

Dalam pembahasan risiko audit beserta penyusunan strategi pengauditan, auditor harus mempertimbangkan karakterisasi dan ruang lingkup bisnis klien masing-masing. Hampir semua perusahaan besar, struktur utang jangka panjang mempunyai kedudukan yang dominan. Hal ini disebabkan pendanaan perusahaan besar berasal dari berbagai pihak termasuk masyarakat banyak. Kemampuan menghimpun dana sedemikian besar disebabkan kepercayaan masyarakat yang tinggi pada perusahaan besar sehingga dana yang di tempatkan dirasakan aman.

   Risiko terhadap kemungkinan kesalahan penanganan dan pencatatan transaksi siklus pendanaan biasanya rendah. Dalam beberapa kasus, aspek operasional yang mungkin menimbulkan permasalahan adalah pembayaran bunga obligasi dan pembayaran deviden (kadangkala ditangani oleh pihak luar, antar lain bank, pialang, pedagang effek).

   Berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, resiko audit dan bukti audit digambarkan sebagai berikut:

1.      Jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan.

2.      Jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, resiko audit menjadi meningkat.

3.      Jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari tiga cara seperti:

Ø  Menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan.

Ø  Menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan.

Ø  Menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingka materialitas secara bersama-sama.

Strategi audit awal

Unsur strategi audit awal, dalam mengembangkan strategi audit awal untuk suatu asersi, audit menetapkan empat unsur berikut ini yaitu:

1.      Tingkat resiko pengendalian taksiran yang direncanakan

2.      Luasnya pemahaman atas pengendalian intern yang harus diperoleh.

3.      Pengujian pengendalian yang harus dilaksanakan untuk menaksir resiko pengendalian

4.      Tingkat pengujian substantif yang direncanakan untuk mengurangi resiko audit ke tingkat yang cukup rendah.

Ada 2 strategi audit yaitu:

1.      Pendekatan terutama substantif, yaitu auditor merencanakan taksiran resiko pengendalian pada tingkat maksimum atau mendekati maksimum, auditor merencanakan prosedur yang kurang ekstensif untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern, auditor merencanakan sedikit jika ada pengujian pengeendalian, dan auditor merencankan akan melakukan pengujian substantif secara luas.

2.      Pendekatan resiko pengendalian rendah, yaitu auditor merencanakan taksiran resiko pengendalian pada tingkat rendah, memperoleh pemahaman atas pengendalian intern, merencanakan pengendalian secara luas, dan membatasi penggunaan pengujian substantif.

Surat berharga sebagai investasi jangka pendek mungkin material untuk kemampuan membayar jangka pendek tetapi pendapatan atas investasi itu jarang signifikan dengan hasil operasi perusahaan. Resiko slah saji pada transaksi penanaman investasi pada umunya rendah karena transaksi ini merupakan transaksi yang terjadi. Strategi audit tergantung frekuensi transaksi penanaman investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Bila frekuensinya rendah, maka auditor akan menghemat biaya bila memakai primaliry substantif approach atau pendekatan pengutamaan pengujian substantif. Pengeluaran surat berharga, obligasi maupun penjualan saham perusahaan pada umumnya dilakukan dalam jumlah nilai rupiah yang besar.

1.             Audit Substansi Terhadap Saldo Utang Jangka Panjang

Utang jangka panjang diikat dengan perjanjian khusus, yang biasanya diketahui oleh rapat direksi dan dewan komisaris perusahaan. Sumber transaksi utang jangka panjang berasal dari :

·    Pinjaman dari lembaga keuangan ( bank maupun nonbank )

·    Pinjaman dari masyarakat yang diperoleh melalui pasar modal

Pinjaman dari lembaga keuangan diperolah dengan jalan :

·    Pinjaman berjangka dengan ketentuan kredit yang disepakati antara debitur dan kreditur

·    Pinjaman hipotik

Bentuk pinjaman dari lembaga keuangan bank akan berbeda dengan pinjaman lagi lembaga keuangan non bank. Hal ini mengingat segmentasi pasar LKB dan LKNB sangat berbeda. Pinjaman hipotik (LKNB) adalah pinjaman yang disertai jaminan atas suatu aktiva tetap yang dibelanjai dari dana pihak kreditur. Selain itu dapat pula berupa kontrak leases antara perusahaan dengan lembaga leasing

          Hutang jangka panjang kepada masyarakat ini dapat berbentuk:

1. Convertible Bond,  yaitu obligasi yang dijanjikan dapat ditukar dengan saham perusahaan

2.  Serial Bond, yaitu obligasi yang dikeluarkan secara berseri

3.  Regular Bond, yaitu obligasi biasa yang tidak dilekati dengan keistimewaan dalam pengeluaran obligasinya

a.             Masalah khusus dalam audit utang jangka panjang

Utang jangka panjang dari pihak bank. Sifat bank dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan adalah menekankan pada pengembalian melalui angsuran yang pasti dan bunga bank yang telah disepakati bersama. Disamping itu pihak bank mengingiknkan adanya jaminan apabila terjadi pengingkaran dari klien. Oleh karena itu pinjaman semacam ini pasti disertai akta perjanjian dan pengikatan sejumlah aktiva sebagai jaminan pinjaman tersebut. Mengingat pinjaman semacam ini dalam jumlah besar dan berlaku dalam kurun waktu yang lama, maka otorisasi pinjaman tersebut berada ditangan komisaris. Bahkan untuk perusahaan tertentu, pinjaman jangka panjang harus di setujui oleh rapat pemegang saham, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan.

b.             Program audit terhadap utang jangka panjang

Dalam rangka audit utang jangka panjang, maka auditor harus menyusun program audit sbb :

·                Lakukan verifikasi terhadap kecermatan saldo-saldo, berbagai daftar dan buku pembantunya.

·                Terapkan prosedur analitikal

Lakukan analisis adakah angka yang disajikan dalam neraca didukung oleh kebijaksanaan yang dirumuskan oleh manajemen. Proses analisis ini dilakukan dengan membuat perbandingan diantara berbagai elemen yang terkait dengan penyajian utang jangka panjang. Analisis rasio yang digunakan antara lain :

a)       Ratio utang jangka panjang terhadap aktiva

b)      Biaya bunga terhadap total utang jangka panjang

c)      Biaya bunga terhadap penghasilan bersih

·                Lakukan penelaahan terhadap otorisasi beserta kontrak-kontraknya.

Proses pengambilan keputusan merupakan bagian yang amat vital dalam setiap transaksi sumber pendanaan perusahaan, oleh karenanya akan selalu melibatkan para pengambil keputusan tertinggi dalam suatu perusahaan. Tekanan dalam program audit ini antara lain :

a)      Periksalah persetujuan dari dewan komisaris perusahaan atas transaksi utang jangka panjang tersebut.

b)      Lakukan analisis atas penilaian terhadap penyajian utang jangka panjang klien.

c)      Auditor perlu melakukan analisis, adakah penilaian serta alokasi atas utang obligasi tersebut telah dilakukan dengan layak

·                Lakukan konfirmasi atas utang jangka panjang

Proses konfirmasi elemen utang jangka panjang dilakukan secara langsung dengan pemberi pinjaman (lenders) atau bond trustee. Auditor perlu melakukan pengecekan dari pihak ketiga yang independent baik melalui konfirmasi tertulis maupun wawancara langsung mengenai eksistensi utang jangka panjang. Selain itu, auditor dapat melakukan wawancara dengan penasehat hukum klien mengenai pengeluaran surat obligasi.

·                Lakukan vouching terhadap jurnal rekening utang jangka panjang.

Hal ini harus ditelusuri apakah transaksi kas masuk terjadi benar-benar telah dicatat dalam jurnal maupun buku-buku yang ada.oleh karena itu auditor harus melakukan pengujian kembali atas transaksi yang mendukung pengeluaran obligasi.

·                Lakukan penghitungan kembali terhadap biaya bunga

Auditor harus memperhatikan perkembangan transaksi selama periode akuntansi yang diaudit maupun sesudahnya. Langkah yang ditempuh antara lain :

a)      Pengujian terhadap kecermatan pekerjaan klerikal dengan melakukan analisis terhadap proses transaksi utang jangka panjang

b)      Lakukan penghitungan kembali terhadap saldo utang jangka panjang yang timbul

c)      Lakukan analisis terhadap perlakuan angsuran utang jangka panjang yang segera akan jatuh tempo

·                Bandingkan penyajiannya dengan SAK yang berlaku

Auditor harus melakukan penilaian atas pengungkapan utang jangka panjang dalam laporan keuangan klien, apakah telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

c.              Kertas kerja yang harus dibuat

1. Kertas kerja utama
2. Kertas kerja pendukung, yang terdiri dari :

a.       Daftar utang jangka panjang

b.      Surat surat konfirmasi

3. Kertas kerja permanen

a.       Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan

b.      Surat perjanjian utang jangka panjang

c.       Notulen rapat direksi atau dewan komisaris

Contoh :

2.                  Audit Substansi terhadap Rekening Modal Saham

a.       Audit terhadap rekening modal pada perusahaan perseorangan (Firma)

Perusahaan perseorangan (firma), pemilikan modalnya dimiliki oleh perseorangan ( seorang atau beberapa orang saja). Dalam perusahaan semacam ini, setiap mutasi kekakyaan perusahaan berpengaruh langsung pada rekening modal. Rekening modal dalam perusahaan perseorangan, terdiri dari rekening Modal, dan rekening prive. Auditor harus memperhatikan mutasi kekayaan perusahaan yang digunakan untuk kepentingan individu pemilik perusahaan. Oleh karenanya, berapa besarnya rekening prive yang telah diambil perusahaan merupakan cerminan kekayaan yang diambil/ digunakan oleh si pemilik. Dengan memperhatikan kondisi dan bdaya setempat, proses audit terhadap rekening modal untuk perusahaan perserorangan diindonesia justru sangat sulit, mengingat batas antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan sangat kabur. Sebagai akibatnya auditor juga sulit untuk menilai, manakah pengeluaran yang masuk kategori kepentingan pribadi si pemilik dan manakah kepentingan perusahaan. Eksistensi rekening modal, sangat ditentukan oleh kecermatan pencatatan transaksi perubahan modal. Dengan demikian derajat kepercayaan terhadap kecermatan pekerjaan klerikal sangat dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Intern dalam perusahaan tersebut. Jadi, Compliance Test memegang peranan yang sangat fital.

b.      Audit terhadap rekening modal pada persekutuan

Perusahaan yang berbentuk persekutuan modalnya dimiliki oleh lebih dari satu orang yang berganung dalam sebuah perusahaan. Identitas kepemilikan masing-masing individu dalam perusahaan persekutuan sangat menonjol. Oleh karenanya mutasi kekayaan dalam perusahaan ini sangat dipengaruhi oleh partisipasi anggota sekutu tersebut. Pengambilan dana ataupun setoran dari tiap sekutu akan mempengaruhi secara langsung rekening modal. Setiap setoran dicatat langsung pada rekening modal, tetapi setiap pengambilan dana oleh masing-masing sekutu dicatat terlebih dahulu pada rekening prive. Meskipun pada akhirnya juga akan mengurangi rekening modal. Sulitnya melakukan audit rekening modal pada persekutuan disebabkan luwesnya perubahan perubahan yang terjadi dalm rekening modal. Seperti halnya dalam audit terhadap perusahaan perseorangan, maka dalam persekutuan juga sangat mengandalkan pada kecermatan pekerjaan klerikal.

Contoh penyajian rekening modal dalam perusahaan persekutuan adalah sbb :

c.       Audit terhadap rekening modal pada perseroan

Bentuk perseroan terdiri dari dua macam, yaitu perseroan terbuka dan perseroan tertutup. Perseroan tertutup apabila pemilikan sahamnya bersifat terbatas saja. Untuk perseroan yang dimiliki pemerintah maka bentuk badan hukumnya diberi nama khusus misalnya Perjan, Perum, PN dan PT persero. Perseroan yang bersifat terbuka apabila kepemilikan modalnya terbuka untuk semua pihak yang berminat. Saham pada perseroan terbuka diedarkan melalui pasar modal. Struktur rekening modal pada perseroan di Indonesia adalah sbb :

Pengungkapan yang dipandang perlu disajikan dalam penjelasan tersebut. Secara lebih rinci diungkapkan kapan perusahaan ini mulai go publik serta bagaimana perkembangan dari kebijakan tersebut.

Agio saham dijelaskan adanya nilai pasar saham yang saat itu sebesar Rp.1.850 perlembar saham. Dengan demikian terdapat agio saham Rp.850 perlembar saham atau sebesar 850.000.000 ditambah adanya agio atas saham bonus sebesar 163.200.000 informasi ini memberikan gambaran bagaimana kedudukan saham di bursa efek.

Jumlah laba yang ditahan sebesar 3,8 milyard beasal dari laba operasi dalam tahun 1986 sebesar Rp. 1.906.949.191 dan laba yang ditahan dari periode sebelumnya beserta mutasi yang terjadi sepertti terlihat dalam laporan laba yang ditahan. Pada tahun tersebut telah dibayarkan dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp200 perlembar saham yang terdiri dari dividen interim sebesar Rp.90 dan dividen final sebesar Ro.110. dengan demikian besarnya deviden untuk tahun 1986 adalah Rp. 998.400.000

d.      Audit terhadap Modal Koperasi

Bentuk badan usaha koperasi mempunyai karakter khusus, dalam penyajian rekening modalnya. Kekhususan terlihat dari undang-undang no.12 tahun 1967 tentang koperasi. Garis besarmodal koperasi terdiri dari :

a.       Rekening Iuran wajib

b.      Simpanan wajib

c.       Simpanan suka rela

Bentuk proses audit untuk koperasi pada dasarnya sama dengan perusahaan lain pada umumnya, namun mengingat adanya kekhasan dalam sistem permodalan dan ruang gerak adktivitasnya diperlukan adanaya perlakuan yang bersifat khusus. Oleh karena itu di Indonesia, dibentuk suatu badan yang mengurusi audit terhadap koperasi yaitu koperasi jasa audit.

1.        Program audit yang disarankan terhadap perusahaan yang berbadan hukum!

Penjawab : Silvia

Jawaban   :

Program audit adalah Audit program rencana kerja secara sistematis termasuk sasaran audit yang akan dilaksanakan oleh auditor, digunakan sebagai petunjuk atau alat pengawasan atas pekerjaan audit.

Program audit yang disarankan yaitu :

a.       Lakukan Verifikasi terhadap kecermatan saldo-saldo, berbagai daftar dan buku pembantunya

Langkah audit ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan variable sampling pencatatan dan penyajiannya. Pengujian dalam program ini bermaksud melakukan penilaian terhadap asersi penilaian dan alokasi

b.      Terapkan prosedur analitikal

Pengujian yang dilakukan akan menghasilkan asersi eksistensi atau okurensi, kelengkapan dan penilaian atau alokasi

c.       Lakukan penelaahan terhadap anggaran dasar dan rumah tangga perusahaan

Auditor harus melakukan langkah langkah :

-          Lakukan veriikasi apakah anggaran dasar perusahaan memberikan dasar bagi manajemen untuk mengeluarkan berbagai jenis saham yang diedarkan manajemen

-          Wawancara kepada manajemen kemungkinan perubahan perubahan yang substansial terhadap AD dan ART perusahaan

d.      Lakukan penelahaan terhadap otorisasi pengeluaran saham

Semua pengeluaran saham harus didasarkan pada otorisasi dewan komisaris sebagai wakil para pemegang saham. Otorisasi ini dibuktikan dengan notulen rapat dan keputusan keputusan yang diakui keabsahannya. Keputusan penting yang mengikat biasanya dicatat dan didokumentasikan melalui akta notariel

e.       Lakukan konfirmasi atas saham yang beredar dipasar.

Konfirmasi memberikan pembuktian terhadap asersi eksistensi atau okurensi, kelengkapan dan hak-hak dan kewajiban.

f.       Lakukan inspeksi buku sertifikat saham

Auditor harus memperoleh keyakinan terhadap perubahan perubahanpemilikan saham selama periode yang diaudit, serta harus yakin jumlah saham yang beredar ditambah dengan sertifikat yang belum beredar jumlahnya cocok dengan yang dinyatakan dalam anggaran dasar perusahaan

g.      Lakukan inspeksi sertifikat saham yang berada ditangan bendaharawan perusahaan

Auditor harus melakukan inspeksi fisik terhadap sertifikat saham yang masih belum beredar dan cocokkan dengan saldo modal saham yang disajikan dalam neraca

h.      Lakukan Vouching jurnal pada rekening utang modal saham

Setiap kebijakan akan mempengaruhi posisi penguasaan saham dalam proses pengambilan keputusan dalam perusahaan

i.        Lakukan vouching terhadap laba yang ditahan

Langkah yang harus ditempuh auditor adalah :

-          Lakukan penelusuran kembali terhadap dokumen transaksi saham

-          Lakukan pengujian apakah saldo utang dividen pada saat tanggal neraca merupakan kewajiban klien yang layak

j.        Bandingkan penyajiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku

Auditor harus melakukan evaluasi apakah penyajian rekening modal saham dalam neraca telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan mengevaluasi apakah pengungkapannya lengkap.

Kertas Kerja yang perlu dibuat

Kertas kerja yang diperlukan adalah :

a)      Kertas kerja utama (lead shcedule)

b)      Kertas kerja pendukung yang terdiri dari :

a.       Daftar pemegang saham

b.      Daftar pembayaran deviden dan utang deviden

c.       Surat-surat konfirmasi

d.      Analisis terhadap harga pasar saham dibursa saham

c)      Kertas kerja permanen yang terdiri dari :

a.       Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan

b.      Hasil audit tahun lalu

c.       Notulen rapat direksi, rapat dewan komisaris, dan r.u pemegang saham

d.      Surat perjanjian penting lainnya

Contoh kertas kerja modal saham :